Ketua ONIN Kepri Desak Polda Kepri Transparan soal CCTV Kasus Djuwita, Penanganan Dugaan Intimidasi Disorot
BATAM – Polemik penanganan perkara dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Playgroup Djuwita Batam kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan tindakan tidak profesional dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), yang menyeret nama Iptu Yanti Harefa.
Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga fakta sebenarnya terungkap. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan bukti dan proses hukum, bukan sekadar membangun opini yang berpotensi memperkeruh keadaan.
N. Zega secara khusus mendesak Polda Kepri agar memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berkaitan dengan perkara dugaan kekerasan terhadap anak di Playgroup Djuwita. Menurutnya, hasil pemeriksaan bukti tersebut penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai perkembangan penanganan perkara.
“Saya akan mengawal kasus ini. Saya meminta Polda Kepri memastikan seluruh bukti CCTV yang relevan diperiksa secara menyeluruh. Publik membutuhkan kejelasan berdasarkan fakta, bukan sekadar perdebatan dan saling melontarkan tuduhan,” tegas N. Zega.
Selain persoalan dugaan kekerasan terhadap anak, N. Zega juga menyoroti munculnya tuduhan intimidasi terhadap penyidik dalam proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurutnya, setiap tuduhan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan profesional.
Ia menilai, apabila terdapat bukti rekaman yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, bukti tersebut dapat menjadi salah satu bahan untuk menguji kebenaran keterangan para pihak. Namun, penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus tetap diserahkan kepada mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
N. Zega juga menyampaikan bahwa apabila nantinya ditemukan adanya tuduhan yang tidak benar dan merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong penyelesaian melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan pencemaran nama baik tidak boleh disimpulkan secara sepihak tanpa pemeriksaan fakta dan bukti.
Di sisi lain, penanganan dugaan kekerasan terhadap anak tetap harus menjadi perhatian utama. Perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak-hak pihak yang diperiksa, serta kepastian hukum harus berjalan beriringan tanpa adanya intervensi maupun tekanan terhadap proses penyidikan.
“Jangan sampai substansi persoalan justru tenggelam karena masing-masing pihak sibuk membangun opini. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Jika ada tuduhan yang tidak benar, harus tersedia mekanisme untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polda Kepri telah menetapkan dua tenaga pendidik PG Djuwita berinisial DS dan FS sebagai tersangka setelah gelar perkara pada 27 Oktober 2026. Penyidik juga disebut telah mengamankan rekaman CCTV dari lingkungan sekolah untuk menjalani pemeriksaan forensik.
Sementara itu, pemberitaan pada 9 November 2026 menyebutkan adanya laporan terhadap penyidik Polda Kepri ke Bidang Propam terkait dugaan tindakan tidak profesional dalam pemeriksaan. Laporan dan tuduhan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesimpulan yang dapat memastikan benar atau tidaknya dugaan intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. Begitu pula dengan seluruh tuduhan terkait perkara dugaan kekerasan terhadap anak, yang harus tetap diuji melalui proses hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, Iptu Yanti Harefa, pihak Playgroup Djuwita, pelapor, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Sebab, dalam penegakan hukum, fakta dan alat bukti harus menjadi dasar utama untuk mengungkap kebenaran, bukan tekanan opini maupun kepentingan pihak tertentu.
