INDONESIA 22/09/2024 jejakkejahatan.com
“Pemerhati Kebijakan Publik asal Sumatera Selatan, Budi Rizkiyanto, menyerukan kepada aparat penegak hukum (APH) agar semakin jeli dalam mengawasi berbagai persoalan yang berpotensi memicu keresahan dan kemarahan publik.
Menurut Budi, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, proporsional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“APH jangan ragu melakukan penindakan apabila setelah pemeriksaan yang profesional ditemukan bukti yang cukup dan unsur pelanggaran memang terpenuhi. Tetapi jangan pula ada penindakan hanya karena tekanan atau opini publik,” tegas Budi.
Budi mengingatkan, ketidakjelasan penanganan suatu perkara dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat. Karena itu, setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus memiliki status yang jelas, proses yang terukur, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan. Jika terbukti, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, jelaskan kepada masyarakat. Dengan begitu tidak muncul spekulasi yang berlarut-larut,” ujarnya.
Budi juga meminta pimpinan institusi penegak hukum memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang memiliki dampak luas terhadap kepercayaan publik.
“Jangan menunggu keresahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pencegahan harus dilakukan melalui transparansi, pemeriksaan yang objektif, dan penegakan hukum yang konsisten. Efek jera hanya dapat lahir dari proses hukum yang sah dan putusan atau tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan,pungkas Budi.
Warta Team
